Raport Merah SBY Versi ICFP

Presiden SBY bersama para pemimpin di Bali Democracy Forum 2014.

NEWS - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera berakhir. Namun, SBY dinilai menorehkan rapor merah terkait sejumlah kebijakan luar negerinya.

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP) menyatakan, Indonesia sangat aktif mengikuti berbagai forum kerjasama internasional baik dalam G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun, keterlibatan tersebut belum mampu memenangkaan kepentingan nasional.


Aktivis ICFP, Khoirun Nikmah mengatakan, alih-alih menguntungkan, kebijakan luar negeri yang dilakukan SBY justru lebih banyak membawa kerugian bagi Indonesia.

"Baik dari sisi kerja sama ekonomi, politik, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 12 Oktober 2014.

Menurut Nikmah, kegagalan demi kegagalan yang ada memperlihatkan bahwa klaim keberhasilan peran diplomasi Indonesia yang ditunjukkan dalam keaktifan Presiden SBY di forum internasional adalah klaim yang semu dan tak mendasar. Sebab, sejumlah aktivitas diplomasi itu tak mendatangkan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Dia bahkan menilai, kebanggaan SBY sebagai Cho-Chair dalam High Level Panel of Eminent Person of Post 2015 Development Agenda, Ketua ASEAN di tahun 2011, Ketua APEC di tahun 2013 dan tuan rumah KTM WTO 2013 serta secara reguler menyelenggarakan dialog demokrasi di Bali sejak 2008, tak lebih dari upaya pencitraan.

"Forum demokrasi di Bali itu ironis karena digelar pada saat demokrasi di Indonesia berada dalam ancaman setelah UU Pilkada mengakhiri era pilkada langsung yang demokratis."

ICFP terdiri dari berbagai organisasi seperti INFID, IGJ, WALHI, PWYP, WVI, PATTIRO, Migrant Care, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa.

Berikut daftar rapor merah kebijakan politik luar negeri SBY versi koalisi ICFP:

1. Gagal melindungi buruh migran.
2. Pemenuhan pangan bergantung impor.
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam.
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang politik.
5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri.
6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara terhadap korporasi raksasa dan multinasional.
7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan.
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak.
9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak.
10. Diplomasi kerja sama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil.

MK Diminta Percepat Sidang Uji Materi UU Pilkada

Hakim MK menggelar sidang, di lantai II Gedung MK

NEWS - Forum Pengacara Konstitusi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada (UU Pilkada) dengan prioritas percepatan sidang. Menurut rencana, sidang perdana uji materi UU Pilkada itu sendiri akan digelar MK pada Senin (13/10) pekan depan, pukul 11.00 WIB.

"Mengharapkan MK memeriksa permohonan uji materi UU Pilkada dengan prioritas percepatan sidang," kata Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Andi M Asrun, yang juga kuasa hukum pemohon, Jumat 10 Oktober 2014 .

Dengan prioritas percepatan sidang, lanjut Asrun, maka putusan gugatan UU Pilkada bisa dijatuhkan sebelum Pilkada di beberapa provinsi digelar.

"Sehingga putusan bisa dijatuhkan sekitar bulan November sebagai upaya membantu persiapan Pilkada di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara pada Mei-Juni 2015," katanya.

Dalam gugatan UU tersebut, Asrun menyatakan akan menghadirkan dua saksi ahli. Diantaranya, matan hakim MK, Harjono dan Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra.

Seperti diketahui, sejumlah kalangan masyarakat merasa kecewa dan menolak hasil revisi UU Pilkada yang disahkan DPR beberapa waktu lalu. Salah satu perubahan mencolok pada UU itu yakni perubahan mekanisme pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang dinilai telah merampas hak konstitusi rakyat.

PPP Gelar Muktamar Islah

Sekjen DPP PPP Romahurmuzy

Muktamar akan digelar di Surabaya pada 15-18 Oktober

NEWS - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan menggelar Muktamar VIII pada Rabu-Sabtu, 15-18 Oktober 2014. Ini menyusul adanya Putusan Final Mahkamah Partai atas Perkara Internal Partai nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014. 

Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengatakan, muktamar yang bertajuk "Meneguhkan Khittah Perjuangan dan Ketaatan Berkonstitusi" ini akan diadakan di Hotel Empire Palace, Surabaya.

"Ini sebagai forum islah atau rekonsiliasi semua perbedaan pandangan selama beberapa bulan terakhir," kata  Romahurmuziy dalam keterangannya, Minggu 12 Oktober.

Muktamar akan diikuti 1.153 peserta yang berasal dari utusan dan peninjau dari DPP, 33 DPW, dan 511 DPC PPP se-Indonesia. Sesuai kewenangannya, Muktamar antara lain akan menetapkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP, memilih ketua umum, dan menetapkan arah politik PPP selama lima tahun ke depan.

Muktamar VIII diselenggarakan berdasarkan hasil Putusan Mahkamah pada Muktamar VII tahun 2011 di Bandung yang menguatkan hasil Rapat Pengurus Harian DPP pada 9 September. "Kami berterima kasih dan menerima Putusan Mahkamah," kata Romahurmuziy.

Untuk itu, dia berharap seluruh peserta muktamar, kader, dan simpatisan datang berduyun-duyun memadati arena sejak pembukaan muktamar pada Rabu, 15 Oktober pukul 14.00 WIB.

"Dengan adanya muktamar islah pasca Putusan Mahkamah ini, diharapkan tidak ada lagi yang berniat menjadi kaum khawarij dengan membuat muktamar lainnya," katanya.

Dia berharap Suryadharma Ali sebagai ketua umum yang telah dipulihkan jabatannya oleh Putusan Mahkamah Partai, hadir menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

"Dipastikan foto SDA sebagai ketua umum akan tetap menghiasi seluruh sudut Kota Surabaya, terutama di sekitar lokasi acara," katanya.

Muktamar kali ini akan menjadi muktamar paling menarik di antara Muktamar PPP, mengingat momentumnya yang berdekatan dengan pelantikan presiden.

Cuaca Panas Ekstrem Sengat Ibu Kota

Cuaca panas melanda Ibu Kota Jakarta (ilustrasi).

NEWS -  - Anda mungkin ikut merasakan, dalam beberapa minggu terakhir ini cuaca Ibu Kota Jakarta, terasa panas dan tidak seperti biasanya. Tidak hanya siang, malam hari pun hal itu dialami.

Fuad Albaar dan Feri Syamsu, di antara masyarakat yang turut merasakan cuaca Ibu Kota tersebut. Bahkan, dalam dua hari yang lalu, mereka terasa 'tersiksa'.

Hal itu, diketahui melalui akun Twitternya. Misalnya, Feri curhat, kenapa cuaca makin menyengat.

"Ya Rabb Rahmatan lil 'alamiin, mengapa semakin hari cuaca di Jakarta justru semakin panas aja ya Allah. Apa ini teguran/ujian/berkah dari-Mu," tulisnya di akun @nugrofs, 9 Oktober lalu.

Tak hanya Feri. Cuaca menyengat juga dirasakan Fuad. Melalui akun Twitternya, ia menyampaikan suasana panas yang dialaminya.

"Jakarta hari ini panas, cukup panas. Tapi cuaca panas seperti ini cukup mengingatkan kita bahwa tak selamanya hidup itu mendung atau teduh (yang berkonotasi baik)," tulisnya.

Pengguna media sosial lainnya, Yulian Hendriyana pun merasakan hal yang sama. Cuaca sangat panas.

"Cuaca Jakarta panas sangat, 36°C dengan kelembaban 32%, kering!," tulisnya di akun @yulianfh.

Mengenai cuaca panas yang dikeluhkan pengguna media sosial itu, diakui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofiska (BMKG). Cuaca panas di Jakarta dalam beberapa hari terakhir mencapai 37 derajat celcius, dengan demikian termasuk kategori cuaca panas ekstrem. Menurut BMKG, fenomena itu wajar, karena Jakarta saat ini tengah masuk puncak cuaca kemarau.

"Sekarang belum masuk musim penghujan, ini juga puncak kemarau, jadi uap tidak ada. Karena tak ada uap air, maka tak ada awan, dan sinar matahari langsung ke permukaan bumi. Jadi, Jakarta terasa panas sekali," jelas Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Achmad Zakir kepada VIVANews, Minggu 12 Oktober 2014.

Cuaca sangat panas itu, menurutnya, juga dipengaruhi oleh sedikitnya pepohonan yang ada di wilayah DKI. Sehingga, panas dari sinar matahari berkolaborasi dengan panas dari permukaan bumi.

Namun demikian, Zakir membantah, bila suhu panas di Jakarta sudah menembus 40 derajat celsius seperti yang diperbincangkan warga sebelumnya.

"Nggak sampai 40 derajat. Kemarin memang panasnya ekstrem karena normalnya suhu panas itu 31-33 derajat," kata dia.

Menurut Zakir, rekor cuaca panas mencapai 37 derajat sudah pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, hal ini berpotensi terjadi saat puncak musim kemarau.

"Pada 2010 dan 2007 pernah suhu panas mencapai 37 derajat," ujarnya.

Untungnya cuaca dalam beberapa hari berikutnya, kata Zakir, akan menurun dari posisi cuaca panas yang telah mencapai 37 derajat. Dalam pola sifat cuaca, akan terjadi fluktuasi, naik turun dari tingkat cuaca sebelumya. BMKG memperkirakan, Senin besok 13 Oktober 2014, cuaca akan berkisar 35 derajat.

"Sifat suhu itu fluktuasi, karena definisinya saja keadaan udara yang relatif singkat dan berubah-ubah. Jadi, tiga cuaca ekstrem, kemudian tiga hari menurun dan seterusnya naik-naik," jelas dia.

Garuda Lebarkan Sayap ke Kota-kota Kecil

Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar

NEWS - PT Garuda Indonesia Tbk terus melebarkan sayapnya ke pelosok negeri. Selain menambah rute ke kota-kota besar di mancanegara, masih banyak daerah di nusantara yang dipandang Garuda memiliki prospek cerah dalam pasar penerbangan komersil.

Penambahan armada pun giat ditempuh induk usaha PT Citilink Indonesia ini meski perseroan akan mengalami pergantian pucuk pimpinan dalam waktu dekat. Mengenai pergantian itu, baca di sini.

Bahkan, perseroan pelat merah yang juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia ini tetap berniat melakukan ekspansi usaha ke bisnis pengelolaan bandara. Padahal situasi ekonomi saat ini kurang menguntungkan, di tengah terpuruknya kurs rupiah atas dolar AS.

Bagaimana siasat Garuda menghadapi kondisi itu, dan apa saja rencana maskapai BUMN ini ke depan? Berikut wawancara VIVAnews dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emiryah Satar, Jumat 10 Oktober 2014 lalu.

Garuda masih ada rencana penambahan rute dan pesawat baru?
Aduh, banyak itu rute dan pesawat baru. Tetapi, saya sudah lupa. Terus terang, dulu lima tahun lalu saya hafal rutenya Garuda satu per satu. Sekarang ini tidak, karena sudah banyak rutenya. Ingatnya dulu, Garuda cuma punya 150 flight (penerbangan) per hari.

Sekarang ini, kita sudah 600 flight per hari. Jadi, kita seperti yang dikemukakan oleh ibu Mari Elka Pangestu (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Kita juga banyak (jelajahi) rute ke kota-kota kecil. Kota-kota yang mungkin Anda saja nggak tahu namanya gitu.

Tahu nggak, ada kota Bau Bau (di Sulawesi Tenggara), wangi-wangi. Nggak tahu kan? Nah, itu kita sudah masuk.

Bagaimana rencana Garuda Indonesia mengoperasikan bandara?
Ada, jadi kan ada 10 bandara. Aduh, lupa saya mana saja. Tetapi, saya ingat salah satunya adalah Kuala Namu (di Medan). Nah, tetapi kan, kita lagi menunggu dari Kementerian Perhubungan agar kita bisa ikut berpartisipasi dalam me-manage bandara itu.

Itu bagaimana peraturannya dalam mengelolanya?
Kita nggak tahu, tetapi kemungkinan ini kita buka karena di tempat-tempat lain sudah banyak airlines yang mau me-manage bandara ini.

Tempat lain itu bandara lain maksudnya?
Iya bandara lain.

Garuda sudah ajukan itu ke Kemenhub?
Bukan, karena ini juga kan belum di-launch. Makanya, kita mau duluan. Ini bandara yang kecil-kecil kok.

Pelaporan keuangan Garuda itu dalam rupiah atau dolar?
Dolar Amerika Serikat.

Nah, itu gimana, rupiah kan saat ini melemah. Ada tekanan tidak?

Yang pasti gini. Kita ini hampir setengah-setengah pendapatannya dalam dolar AS. Tetapi, biaya kita hampir 70 persen dalam dolar. Jadi, terus terang... kalau semua airlines di Indonesia, kalau rupiah melemah, itu semua akan sangat berpengaruh pada kinerja. Sebab, pendapatan kita itu tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan kita terhadap dolar AS.

Bagaimana siasat Garuda dalam menghadapi kondisi rupiah yang sedang melemah?
Jadi, tahun ini kan kita sudah umumkan bahwa depresiasi atas kurs rupiah itu hampir 23 persen year on year berdampak pada kinerja. Dan, yang susahnya itu, kita juga tidak bisa menaikkan harga tiket karena ada plafon (batas atas). Nah, ini baru kemarin secara lisan disetujui pemerintah. Sebab itu, kita bisa naikkan (harga tiket).

Dampak pelemahan rupiah ke kinerja apa saja?
Soal (pembelian) pesawat, pakai dolar. Aftur (bahan bakar) pakai dolar. Itu sudah komponen-komponen terbesar. Biaya aftur saja, itu hampir lebih dari 40 persen dari biaya operasional.

Terkait airport tax, kan Garuda saja yang minta dipisah, sedangkan pemerintah minta digabung. Apa itu akan terus dilanjutkan?
Dari dulu (sebetulnya) kita sudah gabung kok. Kita sudah tanda tangan agreement dengan PT Angkasa Pura, dengan kesepakatan dua tahun ini akan kita proses. Tetapi, kita juga inginkan akhirnya sistemnya semuanya (semua airlines) akan jadi dimasukkan. Jadi, secara industri.

Saat ini, karena sistemnya kurang sinkron untuk kita, kadang-kadang kita ini jadi rugi. Karena, kita nggak bisa tagih ke penumpang. Tetapi, kita harus bayar ke airport. Makanya, minta dipisah.

Yang kedua, yang kita inginkan adalah, kalau harga tiket kita sudah masuk ke airport. Tetapi, yang lain tidak masuk airport, terkesan kan kita mahal (harga tiketnya). Nah, ini kita mau benar-benar airlines lain juga diwajibkan (memasukkan airport tax ke dalam harga tiket).

Rencananya dirut mau diganti, apakah sudah ada calonnya?
Nah, itu tanya pemegang saham saja. Kalau mau tanya soal perusahaan, tanya saya. Tetapi, kalau tanya calon dirut Garuda, mending tanya pemegang saham.